Langkah Hukum Penipuan Saham Online Jika Terjadi Tindak Pidana Perorangan

Langkah Hukum Penipuan Saham Online Jika Terjadi Tindak Pidana Perorangan

Langkah Hukum Penipuan Saham Online Jika Terjadi Tindak Pidana Perorangan – Bertambahnya ketertarikan warga Indonesia jadi investor saham ketika wabah didukung makin gampangnya berbisnis perlu dituruti dengan kesiagaan pada bermacam modus penipuan yang sekarang mengincar. Awalannya target khusus beberapa penipu ialah menjebol account beberapa investor dengan membidik username, sandi dan secure PIN yang karakternya individu atau individual.

Penipu umumnya mengontak korban dengan akui sebagai pegawai sah yang minta username, sandi, secure PIN, dan data personal penting yang lain. Walau sebenarnya beberapa data ini karakternya individu dan jangan dijumpai faksi lain. Sekuritas tak pernah minta username, sandi dan secure PIN karena ini karakternya individu. Dalam jalankan laganya penipu mengontak korban dan dengan suara manis mereka seakan-akan ingin memberinya kontribusi yang ujungnya minta korban mentansfer beberapa uang ke rekening atau virtual akun (VA) penipu.

Disarankan untuk beberapa investor dan calon investor untuk makin siaga dengan bermacam modus penipu di tengah-tengah wabah Covid-19 yang membuat beberapa orang menghalalkan bermacam langkah untuk menipu. Apa lagi, sekarang ini penipu sudah mengarah beberapa korban di wilayah

Langkah Hukum Penipuan Saham Online Jika Terjadi Tindak Pidana Perorangan

Aktor penipuan bisa dijaring dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dapat dijaring dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seperti sudah diganti oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Peralihan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik jika penipuan dilaksanakan lewat cara online. Jawab pertanyaan Anda pasal yang mana bisa dipakai untuk menangkap aktor penipuan jual-beli online, karena itu tergantung kepada pihak penegak hukum untuk tentukan kapan harus memakai Pasal 378 KUHP dan kapan harus memakai ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Tetapi, pada prakteknya faksi penegak hukum bisa kenakan pasal-pasal berlapis pada sesuatu tindak pidana yang penuhi beberapa unsur tindak pidana penipuan seperti ditata dalam Pasal 378 KUHP dan penuhi beberapa unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Maknanya, jika memang beberapa unsur tindak pidananya tercukupi, penegak hukum bisa memakai ke-2  pasal itu. Jika Anda saat ini memerlukan pengacara di bali bisa langsung kunjungi website pengacaradibali.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *